FRAMING PEMBERITAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID

anbar putri ragusti;

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus disahkan,
karena adanya anggapan melegalkan seks bebas maka muncul kontroversi
mengenai frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang ada di Pasal 5 tersebut. Sebagai
pemberitaan yang banyak menuai pro kontra, kontroversi ini mendapat liputan
yang luas dari berbagai media dengan segala sudut pandang. Penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana framing pemberitaan Permendikbudrisktek Nomor 30
Tahun 2021
yang di bingkai oleh Media Website Kompas.com dan
Republika.co.id.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, konteks komunikasi
massa dan teori Framing Gamson dan Modigliani yang menganalisis pemberitaan
dengan dua condensing symbols yakni framing devices dan reasoning device
dalam menganalisa pemberitaan suatu media.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif,
dengan metode penelitian analisis framing Gamson dan Modigliani didasari
dengan bagaimana cara pandang atau perspektif yang dilakukan jurnalis dalam
memilih isu dan menulis berita, Gamson (2022). Untuk mengumpulkan data dan
informasi peneliti menggunakan dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.
Menggunakan teknik analisis data multilevel analisis yakni analisis teks, produksi
teks dan analisis konteks.
Hasil Penelitian ini dilihat dari analisis framing Gamson dan Modigliani
menunjukan bahwa Kompas.com mendefinisikan peraturan ini agar dapat menjadi payung hukum untuk melindungi korban agar ada kejelasan antara korban dan
pelaku, Sedangkan Republika melihat Peraturan ini sama saja membuka legalisasi
zina dan seks bebas karena terdapat frasa “tanpa persetujuan korban.