Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten/Kota Banten)

rahma purnomo rini; fitrisia, s.e.,m.si.,ak.,ca . ; mulyaning wulan, s.e., m.ak;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang dilihat dari hasil temuan audit kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari website Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, variabel dependennya adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tekhnik pengolahan data menggunakan Software SPSS 23.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelemahan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,029 < 0,05 dan nilai t hitung 2,300 > t tabel 2,052. Variabel ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemeritah daerah hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat signifikasi 0,173 > 0,05 dan nilai t hitung 1,398 < t tabel 2,052. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan secara simultan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 0,024 < 0,05 dan nilai f hitung 4,308 > f tabel 3,354.
Sedangkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini dapat di lihat dengan nilai Adjusted R Square ( Adjusted R2) sebesar 0,186 yang artinya adalah 18,6% variabel dependen kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan sisanya 81,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini, seperti aspek keuangan, opini audit, tingkat kemandirian dan ukuran daerah.
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten/Kota Banten memberikan pengendalian yang efektif untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik, kemudian mengadakan sosialisasi dan review terhadap ketentuan perundang-undangan dan juga pelaksanaannya untuk mengurangi adanya ketidakpatuhan perundang-undangan sehingga akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan melakukan pengawasan internal agar sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan menjadi lebih baik.
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan sampel agar hasil penelitian lebih akurat dan menambahkan variabel yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, adapun variabel yang disarankan seperti, aspek keuangan, opini audit, tingkat kemandirian dan ukuran pemerintah daerah.