Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderating

desi ayu amalia; enong muiz, s.e., m.si. ; dewi puji rahayu, s.e., m.si;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PBB, BPHTB dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah baik secara parsial maupun secara simultan, untuk mengetahui hubungan PAD dalam memoderasi PBB terhadap kemandirian keuangan daerah, untuk mengetahui hubungan PAD dalam memoderasi BPHTB terhadap kemandirian keuangan daerah.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah �PBB dan BPHTB� sebagai variabel independen dan �Kemandirian Keuangan Daerah� sebagai variabel dependen serta �PAD� sebagai variabel moderating. Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan purposive sampling yaitu penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu, maka sampel yang digunakan adalah 7 (tujuh) kabupaten/kota di Pulau Jawa diantaranya adalah Kota Pekalongan, Kota Depok, Kota Yogyakarta, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Jember. Teknis analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS 23 .
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa baik secara parsial PBB berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan nilai thitung 2,330 > ttabel 2,039 (0,026 < 0,05) dan BPHTB terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan nilai thitung 2,272 > ttabel 2,039 (0,030 < 0,05) serta PAD terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai thitung 4,049 > ttabel 2,039
(0,000 < 0,05). Secara simultan PBB, BPHTB dan PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah ditunjukkan nilai Fhitung 18,981 dan nilai Ftabel 2,910 (0,000 < 0,05). Dan nilai Adjusted R Square sebesar 61,3% berarti KKD dijelaskan oleh PBB, BPHTB dan PAD sedangkan sisanya 38,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah serta dana perimbangan. Adapun PAD tidak memoderasi hubungan antara PBB dengan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,497 > 0,05. Akan tetapi PAD memoderasi hubungan antara BPHTB dengan kemandirian keuangan daerah hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05.
Dari hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut yaitu pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.