Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam pengukuran kinerja keuangan daerah pada kota Bekasi

kurnia heriansyah, se, ak, m.si; ir. tukirin, mm.;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kota Bekasi berdasarkan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian dalam penelitian menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus. Data diperoleh dari Kantor BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dan Kantor Walikota Kabupaten Bekasi pada Bagian BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan dilengkapi dengan sumber data lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian adalah telaah dokumen yaitu menelaah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran2004 sampai 2011. Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif. Kemudian dilakukan analisis serta penyimpulan data. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Derajat Desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi masih kurang hal tersebut dapat dilihat dari Total Pendapatan
Asli Daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator kemampuan daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daearah dalam melaksanakan otonomi daerahnya masih dikatakan rendah yaitu rata-rata berada pada prosentase 50-55Yo, hanya saja di Tahun 2011 tingkat
kemandiriannya meningkat menjadi 54,58yo hal tersebut dapat dikatakan Kota Bekasi mendekati mandiri. Kemandirian keuangan Kota Bekasi rendah sekali dilihat dari tingkat kemandirian keuangan rata-rata hanya 260/o selama delapan tahun. Pada Rasio
Efektivitas tingkat prosentasenya tinggi dengan rata-rata sebesar lll,SoA sedangkan tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal rata-rata 9o/o dengan kategori sangat kurang. Meskipun tiap tahunnya PAD mengalami peningkatan, tetapi perubahan tingkat PAD tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bekasi. Maka dari itu, Pemerintah Kota Bekasi agar lebih memperhatikan dalarn menggali PAD dari sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya serta meningkatkan kualitas kinerja aparat secara intensif didukung dengan berbagai kebijakan yang dapat memotivasi I angkahJ angkah perb aikan.