Implementasi Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Intra Urine Device (IUD) Studi Kasus Perbandingan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – BPJS Kesehatan Jakarta Timur 2015

fariha;

ABSTRAK
Pelayanan Keluarga Berencana terkait program Jaminan Kesehatan Nasional dimuat dalam Peraturan Menteri Kesahatan. Selain itu Pelayanan KB di wilayah DKI Jakarta secara khusus diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Beragam kebijakan yang telah dilaksanakan khususnya di FKTP Jakarta Timur menjadi penting untuk dilakukan penelitian guna melihat perbandingan pelaksanaan kebijakan pelayanan KB di FKTP wilayah Jakarta Timur tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai September di Puskesmas Kelurahan Cakung Timur, Klinik Daarusyifa dan Polkes 00.09.04 Jakarta Timur 2015. Jenis Penelitian ini adalah analitik kualitatif dengan pendekatan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 85 Puskesmas, 26 Klinik Pratama dan 34 Fasilitas Kesehatan milik TNI. Peneliti mengambil 1 sampel guna mewakili masing masing kategori dengan informan yang berjumlah 21 orang meliputi antara lain Kepala Badan Pelaksana, Bidan Praktik IUD, Tenaga Administrasi dan Masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui terdapat perbedaan implementasi kebijakan pelayanan KB di Puskesmas, Klinik dan Poli Klinik Kesehatan pada tingkat sistem kebijakan, organisasi dan pelayanan. Pada tingkat sistem kebijakan perbedaan terkait status Badan Layanan Umum Daerah (sumber biaya), pendistribusian alat kontrasepsi (sumber alat kontrasepsi) dan jaminan pembiayaan pelayanan KB pasca persalinan (sistem kebijakan). Pada tingkat organisasi perbedaan terkait ketersediaan alat kontrasepsi, sumber biaya dan administrasi. Kemudian pada tingkat pelayanan terdapat perbedaan dalam hal kontrol berkala pasca pemasangan kontrasepsi (standar pelayanan), SOP (standar kualitas tenaga kesehatan) dan tarif pelayanan. Saran yang diberikan peneliti kepada badan penyelenggara adalah membuat kesepakatan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh badan pelaksananya serta memperkuat memonitoring ditingkat pelaksana.