Hubungan karakteristik peserta dengan kepuasan peserta badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) pada pelayanan rawat jalan di puskesmas kecamatan Jatinegara Jakarta Timur

eliya agustina;

ABSTRAK
Setelah dimulainya JKN pada awal tahun 2014, terdapat banyak keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang dirasakan pasien di berbagai daerah di Indonesia. Hasil pengamatan awal terhadap kepuasan pasien peserta BPJS di Puskesmas Jatinegara masih adanya keluhan seperti waktu tunggu antrian pendaftaran yang lama, kurangnya informasi mengenai alur dan manfaat BPJS. Dari hasil observasi awal maka penulis tertarik untuk mengetahui hubungan karakterisitk peserta dengan kepuasan peserta BPJS pada Pelayanan Rawat Jalandi Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Tahun 2015. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik kuantitatif dengan rancangan penelitian Cross Sectional. Sampel penelitian sebanyak 120 pasien yang berkunjung di unit rawat jalan dan merupakan peserta BPJS. Variabel pada penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status perkawinan, premi dan penanggung biaya. Uji yang digunakan adalah univariat untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi kepuasan dan karakteristik responden serta uji bivariat untuk melihat kemaknaan hubungan antara karakteristik dengan kepuasan. Hasil analisis univariat dengan proporsi terbesar yaitu berada pada kelompok umur >45 tahun (50,8%), jenis kelamin perempuan (67,5%), pendidikan ? SMA (90,8%), responden tidak bekerja (56,7%), pendapatan ?UMP DKI (56,7%), responden dengan status kawin (74,2%), premi kelompok A (71,7%), dan responden status PBI (61,7%) Hasil analisis bivariat dengan uji Chi Square dalam penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pendapatan dengan dengan kepuasan peserta BPJS dengan P value 0,007. Mengingat pentingnya penilaian kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan rawat jalan, maka puskesmas dapat meninjau kembali kinerja dari petugas baik petugas medis maupun non medis, BPJS Kesehatan perlu mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi dengan pihak puskesmas 1 bulan sekali sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap puskesmas.