ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE) MENURUT FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (STUDI KASUS BANK BJB SYARIAH KCP. PONDOK LABU)

nur melinda lestari se.,i. m.h;

Ahmad Fauzan Hawari, Analisis Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Menurut Fatwa DSN-MUI N0. 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Bank BJB Syariah KCP. Pondok Labu). Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Bank BJB Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk Bank BJB Syariah yang tengah diminati oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE). Emas adalah salah satu komoditi yang menarik dikalangan masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga kini karena sifatnya mudah dan liquid. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang produk ini dan menganalisanya dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. Pertama, bagaimana mekanisme produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BJB Syariah serta apakah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan kedua, apa alasan-alasan DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai karena banyak sekali perbedaan pendapat mengenai landasan syariah dari produk ini dikarenakan adanya dalil-dalil yang melarangnya.
Jenis penelitian yang digunkan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi penelitian di Bank BJB Syariah KCP. Pondok Labu dengan pendekatan kualitatif. sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
Dari penelitian ini dihasilkan temuan antara lain: Pertama, mekanisme pembiayaan kepemilikan emas di Bank BJB Syariah terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Pembiayaan kepemilikan emas ini sudah mengikuti pedoman yang ada pada fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Kedua, DSN-MUI memilih untuk memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai karena pada saat ini emas sudah bukan menjadi mata uang (harga, alat bayar) melainkan sebagai barang (sil’ah) sehinga boleh diperjualbelikannya secara tidak tunai. Pendapat ini relevan dengan pendapat para ulama kontemporer.