Manajemen Konflik Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Stereotip Masyarakat Kebayoran Baru Jakarta Selatan

nurlina rahman ; tellys corliana;

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam hidup manusia, tetapi terkadang komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Salah paham yang terjadi dapat menimbulkan konflik. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka konflik perlu di manage. Setiap organisasi memiliki humas yang berguna untuk memenage suatu konflik, salah satunya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam menjalankan
tugasnya kerap kali sewenang-wenang terhadap masyarakat sehingga menimbulkan suatu stereotip. Melihat fenomena yang terjadi maka peneliti ingin mengetahui stereotip masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan serta menejemen konflik humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap stereotip masyarakat Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kewenangan Chester Barnard, yaitu mengenai kewenangan yang merupakan suatu fungsi kemauan untuk bekerja sama dan banyak pesan (arahan, perintah dan pesan persuasif) yang tidak dapat dianalisis, dinilai dan diterima atau ditolak dengan sengaja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus tunggal dengan single level analysis, yakni studi kasus yang mengamati perilaku individu atau kelompok individu dengan satu masalah penting. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Humas Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapatkan stereotip di kalangan masyarakat seperti PKL, Joki 3 in 1 dan anak jalanan berupa ”kasar” dalam bertindak dan dinilai ”matrealistis”, stereotip tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai langkah-langkah agar dapat meminimalisir stereotip, langkahlangkahnya berupa sosialisasi yang meliputi penyuluhan, media iklan, dan marka jalan sedangkan langkah berikutnya yakni penegakan hukum (law enforcement) yang meliputi persuasif, preventif dan represif.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang berbeda agar data yang diperoleh lebih kaya akan informasi dan lebih akurat.