Komunikasi Persuasif LBH Mahkamah Pusat Keadilan dalam Pertentangan Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Kampung Gabus

Salafiyatul Azkiyah;

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan hidup berdampingan yang dimana komunikasi tentu akan dibutuhkan perannya untuk bertahan hidup dalam suatu daerah yang ditinggalinya. Komunikasi yang terjadi dengan latar belakang budaya, ras dan agama yang berbeda, tak jarang hal ini menimbulkan kesalahpahaman dalam proses komunikasinya. Demikian juga dengan komunikasi yang terjadi antara masyarakat pendatang suku Ambon dan masyarakat setempat di Kampung Gabus kabupaten Bekasi. Sebagai masyarakat setempat, masyarakat kampung Gabus merasa lebih berhak atas apa saja mengenai daerahnya, dan sebagai masyarakat pendatang, tak jarang mereka dianggap ?sebelah mata? oleh masyarakat setempat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komunikasi Persuasif LBH Mahkamah Pusat Keadilan dalam Pertentangan Masyarakat Pendatang Suku Ambon dengan Masyarakat Kampung Gabus. Jenis dan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif LBH Mahkamah Pusat Keadilan dalam Pertentangan Masyarakat Pendatang Suku Ambon dengan Masyarakat Kampung Gabus merujuk 2 aspek yaitu : (1) Komunikasi Persuasif Kognitif yaitu dengan memberikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat kampung gabus dimana LBH Mahkamah Pusat Keadilan sebagai mediator dan Komunikasi Afektif yaitu dengan membangun kepercayaan dengan masyarakat Kampung Gabus (2). Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Persuasif, pada faktor pendukung dijelaskan bahwa faktor pendukung dalam komunikasi persuasif adalah sarana dan prasana serta adanya kerjasama dengan media. Sedangkan faktor penghambat di tinjau pada kurangnya ruang diskusi dengan kepala desa serta terhambatnya informasi-informasi tentang kebijakan masyarakat kampung gabus.