KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK MEDIA DALAM PEMBERITAAN KENAIKAN PPN 12% (ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A VAN DIJK PADA MEDIA ONLINE ANTARANEWS.COM)

Athar Maulana Ahmad;

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang
akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 menjadi isu penting yang mendapat
perhatian luas, terutama dalam pemberitaan media massa. Media online
Antaranews.com sebagai salah satu sumber informasi utama yang berperan dalam
membentuk opini publik tentang kebijakan ini. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana media tersebut membingkai wacana kenaikan PPN 12% dan
sejauh mana kepentingan ekonomi politik media mempengaruhi penyajian narasi
serta siapa yang mendapatkan ruang suara dalam pemberitaan tersebut.
Penelitian menggunakan teori ekonomi politik media Vincent Mosco yang
menyoroti hubungan kekuasaan dalam produksi dan distribusi media pesan, serta
konsep komodifikasi media sebagai barang dagangan. Analisis wacana kritis Teun
A. Van Dijk dipakai untuk mengidentifikasi dominasi ideologi dan penggunaan
bahasa dalam pemberitaan yang merefleksikan struktural kekuasaan. Selain itu,
teori media baru McLuhan digunakan untuk memahami peran media digital dalam
mempercepat penyebaran dan pengaruh wacana.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis
wacana kritis. Data dikumpulkan melalui dokumentasi berita terkait kenaikan PPN
selama 31 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025 di media online Antaranews.com.
Analisis dilakukan pada tiga tingkat struktur wacana: makro (tema/topik),
superstruktur (judul, lead, isi), dan mikrostruktur (latar, detail, maksud, pranggapan,
nominalisasi, sintaksis, stilistika, dan retorika).
Hasil penelitian mengungkap bahwa pemberitaan Antaranews.com cenderung
mendukung kepentingan pemerintah dengan menampilkan narasi yang
membenarkan kenaikan PPN 12% demi pembangunan dan stabilitas fiskal. Berita
menonjolkan suara elit politik dan pemerintah sementara suara masyarakat rentan
yang terdampak langsung kurang terjangkau. Temuan ini menunjukkan bahwa
media, khususnya Antaranews.com, berperan sebagai alat reproduksi kekuasaan
yang membatasi ruang diskusi kritis dalam pemberitaan kebijakan publik.