Evaluasi Program Work-From-Home Dan Produktivitas Kerja Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Pada Era New Normal

nurmawati, m.pd; ir. sintha wahjusaputri, mm.; dr. bambang dwi hartono, m.si.;

Pandemi COVID-19 mendorong penerapan kebijakan new normal atau tatanan
kehidupan normal baru. Situasi pandemi berdampak signifikan ke berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor pelayanan publik. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk memitigasi penyebaran virus corona, salah satunya dengan menerapkan skema work from-home (WFH) atau bekerja dari rumah yang mengakselerasi pemanfaatan teknologi. Masalah kemudian muncul akibat kemampuan pegawai untuk berinteraksi dengan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini menimbulkan keresahan bahwa bekerja dari rumah dapat menurunkan produktivitas kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penerapan sistem work-from-home bagi pegawai
Kementerian Ketenagakerjaan di era new normal (2) untuk mendeskripsikan dampak penerapan sistem work-from-home terhadap produktivitas kerja pegawai Kementerian Ketenagakerjaan di era new normal. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan model evaluasi ketimpangan (discrepancy model evaluation). Penggunaan model evaluasi tersebut dipilih untuk meneliti adanya kesenjangan antara standar dengan pelaksanaan di lapangan. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan, pada pengumpulan
data yang akan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang konsep telecommuting (bekerja jarak jauh) atau working from home (bekerja dari rumah), disertai langkah yang yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam menerapkan sistem kerja WFH bagi pegawai. Hasil penelitian ini adalah dengan diperolehnya informasi dari narasumber/informan terkait kondisi terkini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi program WFH di Sekretariat Jenderal masih belum efektif; 2) Telah tersedia standar dan pedoman program WFH di Kemnaker, namun masih bersifat umum dan belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai; 3) Belum adanya instrumen penilaian yang spesifik mengatur pelaksanaan WFH berikut pengawasannya; 4) Penilaian prestasi kerja
pegawai lebih dominan dipengaruhi subyektifitas atasan terhadap kinerja bawahan; 5) Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi program WFH baik internal maupun eksternal.