Evaluasi Implementasi Program Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

dra.rina sukmara, m.pd; prof. dr. ch. suprapto, mm.; dr. ir. sintha wahjusaputri, mm.;

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam program Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta mengidentifikasi sejauh mana efektifitas kebijakan program tersebut yang berdampak pada pengelolaan keuangan negara dalam rangka mempercepat dan melakukan modernisasi pelaksanaan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan pada tujuh Biro yang terdapat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Setjen Kemnaker). Hasil penelitian ini adalah dengan diperolehnya informasi dari narasumber/informan terkait kondisi terkini yang menunjukkan bahwa: 1) Implementasi penggunaan KKPD di Setjen Kemnaker masih belum efektif dan konsisten oleh pihak-pihak yang terlibat; 2) Sumber daya biaya dan sarana-prasarana pada Setjen Kemnaker telah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, namun tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten; 3) Sikap, komitmen dan kerjasama di antara para pelaksana keuangan yang terlibat belum maksimal
dalam mendukung kebijakan program KKPD; 4) Belum adanya pemberian reward dan punishment yang jelas bagi Satuan Kerja (Satker) atau Biro yang ada di lingkungan Setjen Kemnaker yang berkaitan dengan frekuensi dan nilai transaksi dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah; 5) Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi program KKPD baik internal maupun eksternal, seperti aspek keamanan, ketentuan perpajakan dan keterbatasan infrastruktur Electronic Data Capture (EDC) dari para penyedia yang menjadi rekanan serta masih terdapat penyedia yang mengenakan tambahan biaya atas transaksi yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan seluruh pelaksana keuangan di Setjen Kemnaker khususnya Bendahara dapat memahami, mudah dan komitmen dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik untuk mendukung government digital payment.