Evaluasi Kebijakan Loket Terpadu Sebagai Pelayanan Satu Pintu Dalam Melayani Pengambilan Sertifikat Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

ridwan hayatuddin; dr. bambang dwi hartono, m.si.; dr. budi permana yusuf, mm.;

Tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan peran pemimpin dalam pelayanan
PENGAMBILAN SERTIFIKAT di Loket Terpadu Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendapatkan data secara alamiah, meliputi pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara berstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para pimpinan DJKI yang terbagi menjadi Kepala Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Persuratan), dan Pegawai Persuratan di Direktorat Jenderal Kekayan Intelektual. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pimpinan dalam pelayanan DJKI dikaji berdasarkan struktur dan budaya organisasi yaitu tercipta PASTI : Profesional,
Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Integritas yang diterapkan oleh Menteri, Pimpinan, dan Pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani (WBBM). Pimpinan turut serta dalam hal-hal yang detail sehingga pimpinan selalu mengetahui perkembangan yang ada di wilayah Loket Terpadu, tidak ada penghargaan terhadap prestasi Pimpinan tersebut begitu juga bagi para Pegawai yang berprestasi. Koordinasi antar sesama rekan pimpinan yang lain sehingga terlihat kebersamaan dan kekompakan dalam memimpin.