Kualitas Kinerja Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Berkaitan Dengan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang

dr. istaryatiningtias, m.si.; prof. dr. connie chairunnisa, mm.;

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran berkaitan dengan mutu pendidikan di SD Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis SWOT dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan guru. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung hal-hal yang terkait dengan kualitas kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran terhadap mutu pendidikan di SD Negeri Perumnas 5 Tangerang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Mutu pendidikan di SD Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang berkualitas dalam pembuatan Rencana Pembuatan Pembelajaran yang belum di perbaharui atau tidak di update. Mutu Pendidikan perlu kerja sama yang baik antara civitas akademik. sivitas sekolah bekerja sama menjaga fasilitas sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Selain itu faktor penghambat peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang yaitu adanya kebijakan pemerintah dalam sistem zonasi penerimaan
peserta didik. Sistem tersebut membuat input sekolah menjadi rendah, sehingga guruguru harus bekerja dengan lebih giat untuk meningkatkan nilai peserta didik agar menghasilkan output yang lebih baik dibanding dengan input. 2. Kualitas kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang belum dilaksanakan dengan baik. 3. Faktor pendukung meningkatnya mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang yaitu ada dua yaitu peran kepala sekolah yang aktif dan sivitas sekolah yang aktif membangun mutu Pendidikan sekolah.
Faktor penghambat peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang yaitu adanya kebijakan pemerintah dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik.