Implementasi Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Studi Pada Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Jakarta Barat)

ibu dr. hj. sri mawani, m.pd.; prof. dr.h. abd rahman a. ghani, m.pd elin driana, ph.d;

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat membutuhkan perhatian khusus, hal ini dapat didalami dari beberapa informasi dari Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022, Dapodik Kementerian Pendidikan 2019 untuk Mutu Sekolah Indeks Baik serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) tahun 2020. Pemerintah berkewajiban membuat standarisasi untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan dalam pemenuhan layanan pendidikan di Indonesia mempunyai sejarah tersendiri karena adanya organisasi-organisasi yang menyematkan pendidikan sebagai sarana dalam pergerakannya, salah satunya adalah Muhammadiyah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dan upaya- upaya yang dilakukan dalam program pembinaan peserta didik berdasarkan implementasi standar kompetensi lulusan. yang dibatasi pada dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan, minat masyarakat dan lulusan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif pada empat satuan pendidikan Muhammadiyah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Jakarta barat. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan triangulasi dan model interaktif, dengan landasan teori utama bersumber dari literatur Sugiyono (2013), Miles dan Huberman (2014), dan Creswell (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa capaian baik pada dimensi sikap dan perlu peningkatan pada dimensi pengetahuan.agar fokus pada evaluasi kurikulum dan strategi pembelajaran. Minat masyarakat masih didominasi oleh pendidikan keislaman. Target lulusan yang belum tercapai diasumsikan berkaitan dengan dimensi pengetahuan berdasarkan data rapor pendidikan. Pembinaan serta pengawasan terpadu dan sistematis seperti tertuang dalam peraturan yang dibuat Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum berjalan dengan semestinya. Pada praktiknya di lapangan peraturan-peratuan tersebut masih belum disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik.