Evaluasi Kebijakan Aksi Percepatan Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

dr.lelly qadariah.m.pd; dr. handayani, ssit, m.kes, prof.dr. rustika, skm, m.sc;

Stunting masalah Kronis kurang gizi yang disebabkan kurangnya asupan nutrisi
dalam masa yang lama, sehingga mendatangkan rintangan pada badan yang pendek
(Kerdil) pada usianya. Konvergensi didefinisikan seperti intrusi yang dilakukan secara
terkoordinir, terpadu dan Bersama-sama preferensi stunting, perlu dilakukan 8 (delapan)
Aksi Konvergensi).
Tesis ini bertujuan untuk Mengetahui Evaluasi kinerja kebijakan Penurun
Stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Metode yang
digunakan adalah metode kualitatif untuk menemukan suatu temuan/ fenomena yang
dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dengan tanya jawab mendalam dan
telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan desain Prosedur Penilaian Cepat/ Rapid
Assessment Procedures (RAP).
Penelitian ini dapat disimpulkan Sumber Daya yang terlibat dalam program
Konvergensi Aksi Cegah Stunting yaitu merujuk pada Inbup No 2 tahun 2021 dimana
semua OPD terlibat didalamnya tetapi tidak melibatkan unsur non Pemerintah.
Kabupaten Kepulauan Seribu belum memiliki SDM khusus untuk membantu dalam
pelaksanaan program Konvergensi Aksi Cegah Stunting. Sumber kebijakan dalam
pelaksanaan program dinilai masih perlu penguatan dari segi regulasi dan peran sector
terkait dalam menunjang keberhasilan program Stunting, dengan menambahkan Policy
brief, SOP di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Data dan Informasi memakai aplikasi e-
PPGBM, yang penginputannya balitanya sudah mencapai total corvarege. Pendanaan
program Konvergensi Aksi Cegah Stunting memakai anggaran DAK Stunting dan APBD.
Pengorganisasian yang terlibat dalam program Konvergensi Aksi Cegah Stunting yaitu
melibatkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Organisasi non pemerintah,
sedangkan tenaga Non Pemerintah masih belum ikut terlibat di Kabupaten Kepulauan
Seribu. Pelaksanaan di Kabupaten Kepulauan Seribu program aksi konvergensi cegah
stunting sudah mengikuti pedoman dari TNP2K yang didalamnya ada aksi 1- 8.
Diharapkan SDM yang terlibat dalam program ini tidak hanya dari pemerintah
tetapi membutuhkan organisasi non pemerintah yang didalamnya Akademisi, Organisasi
profesi dan CSR. Sumber kebijakan Konvergensi aksi percepatan penurunan Stunting
belum membutuhkan juknis, panduan, SOP terkait program konvergensi aksi cegah
stunting untuk mempermudah struktur kerja di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Perencanaan diusulkan masuk kedalam RKPD khusus stunting di setiap OPD .
Pengorganisasian melibatkan peran organisasi non pemerintah seperti akademisi,
organisasi profesi dan CSR. Perlu adanya Kerjasama atau MOU dengan non pemerintah
untuk membantu percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu.