Analisis Faktor-Faktor yang berhubungan dengan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur di Indonesia (Analisis Riskesdas 2013)

hasbih ash-shiddieqy; dr. effek alamsyah, sp.a. mph; indra supradewi, m.km;

Metode kontrasepsi jangka panjang merupakan kontrasepsi yang efektif untuk mengatur kehamilan. Secara nasional berdasarkan Riskesdas 2010 pengguna MKJP 10,2% dan non MKJP 49,1%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya keikutsertaan KB MKJP dibanding KB non MKJP. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara faktor predisposing, enabling, reinforcing dan variabel yang paling dominan terhadap penggunaan MKJP pada pasangan usia subur Di Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif, menggunakan desain penelitian cross sectional dengan mengolah data Riskesdas 2013. Populasi penelitian adalah seluruh rumah tangga yang mewakili 33 provinsi di Indonesia, sedangkan sampelnya adalah pasangan usia subur (berusia 15-49 tahun) yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi berjumlah 111,516 responden. Pengolahan data menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MKJP pada pasangan usia subur di Indonesia sebesar 19,7%. Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna pada faktor predisposing (umur PUS, jumlah anak hidup, lama menikah, pendidikan, status kawin, jenis pekerjaan, status pekerjaan), faktor enabling (wilayah tempat tinggal, sumber pelayanan, waktu tempuh, alat transportasi, tenaga kesehatan, biaya transportasi) terhadap penggunaan MKJP pada PUS di Indonesia (p < 0,05). Hasil analisa multivariat menunjukkan bahwa status kawin pada pasangan usia subur merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan penggunaan MKJP dengan nilai OR = 2,730 yang artinya PUS yang menikah mempunyai kesempatan sebesar 2,730 kali menggunakan MKJP dibanding dengan PUS yang tidak kawin. Saran dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan penyuluhan tentang KB MKJP baik pada yang status menikah maupun yang tidak menikah agar dapat mempersiapkan pengaturan kehamilan dengan menggunakan MKJP serta membuat kebijakan program KB MKJP dengan memfasilitasi ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berkualitas.