Strategi pembiayaan dan dampaknya terhadap kinerja SLTP Negeri : Studi kasus di SLTP Negeri Kota Sukabumi

yussy a. mannas; prof. dr. h. djam'an satori, m.a;

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan, khususnya tingkat SLTP Negeri, masih bertumpu pada dana bantuan pemerintah dengan jumlah yang sangat besar. Bertolak dari kondisi yang dihadapi sekolah dalam rangka penyediaan dana pendidikan, maka diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola pembiayaan melalui strategi perencanaan anggaran belanja sekolah. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ,Bagaimana strategi pembiayaan dan dampaknya terhadap kinerja SLTP Negeri di Kota Sukabumi . Untuk lebih jelasnya, fokus masalah tersebut dirinci menjadi pertanyaan penelitian sebagai beriltut: 1. Bagaimana strategi perencanaan pembiayaan pendidikan di SLTP Negeri Kota Sukabumi 2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan di SLTP Negeri Kota Sukabumi. 3. Bagaimana proses pembiayaan di SLTP Negeri di Kota Sukabumi. 4. Adakah dampak pembiayaan terhadap efektivitas kinerja sekolah. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan, mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pokok permasalahan. Metoda penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data (eksploratif). Observasi langsung dan tidak langsung, wawancara dan pengisian angket (kuisioner). Kesimpulan Hasil Penelitian Strategi yang diterapkan sesungguhnya adalah pengelolaan dan penggalian sumber dana partisipasi masyarakat orang tua siswa melalui Dewan Sekolah, selain dana utama dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan secara minimal. Pemenuhan dari kekurangan anggaran yang diberikan pemerintah melalui DIK dan DBO, ditambah dana masyarakat melalui musyawarah Dewan Seltolah dilandasi oleh kemampuan ekonomi secara umum orang tua siswa dan hasilnya dijadikan acuan penetapan rencana pembiayaan. Strategi perencanaan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya dapat dilakukan berdasarkan konsep-konsep teoritis secara utuh, mengingat ketentuan yang berlaku. Hal itu terkait dengan kebijakan anggaran pendidikan secara nasional yang disebabkan terbatasnya dana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ideal. Mekanisme pengeluaran dan pemasukan keuangan sering ditemukan adanya inkonsistensi dilihat dari obyek rencana dan pelaksanaan. Ketidakkonsistensian disebabkan oleh faktor-faktor, kebutuhan esensial yang mendesak untuk kepentingan pendidikan yang tidak terdapat atau tidak dibenarkan menurut alokasi, tingkat kenaikan harga barang dan jasa di luar perhitungan rencana dan adanya biaya-biaya di luar alokasi. Konsekuensinya adalah adanya rekayasa administrasi pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi. Pengawasan dilaksanakan oleh Bawasda, BPKP dan Irjen Depdiknas yang dilaksanakan pada pertengahan atau akhir tahun anggaran. Pengawasan dilaksanakan atas dasar bukti fisik administrasi dan jarang terjadi kepada pengawasan yang bersifat proses dalam mekanisme pengaturan pengeluaran, seperti belanja barang atau jasa dilihat dari kualitas, kuantitas dan bukti legalitas faktor melalui observasi pasar. Penerimaan dan pengeluaran dana partisipasi orang tua yang dikenal selama ini dengan Dewan Sekolah, belum menjadi fokus pengawasan karena dikelola oleh pihak sekolah dan pengurus Dewan Sekolah. Adapun pertanggung jawabannya Dewan Sekolah cukup dengan laporan kepada pihak kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan pihak orang tua siswa (Dewan Sekolah), Kinerja sekolah dilihat dari peran dan fungsi sekolah sebagai dampak pembiayaan secara normatif masih bervariasi, artinya perolehan dana besar, pembiayaan pendidikan terpenuhi, maka kinerja sekolah cenderung baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik sekolah sepearti usia sekolah, jumlah siswa, lingkungan sekolah, status sosial ekonomi orang tua. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh strategi yang dianut, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan pendidikan seperti sistem seleksi berdasarkan NEM (test), tidak memperhatikan aspek kewilayahan, untuk meningkatkan pemerataan masukan yang berstandar dan adanya image masyarakat berkenaan dengan sekolah pilihan (favorit).