Deklarasi Djuanda Perjuangan Di Bidang Kelautan (1957 – 1982)

muhammad rizkillah; dr. lelly qodariah, m.pd.;

MUHAMMAD RIZKILLAH. 1801075064, Deklarasi Djuanda
Perjuangan Di Bidang Kelautan (1957 – 1982). Skripsi. Program Studi Pendidikan
Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA. 2024.
Kajian ini mengkaji tantang Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Deklarasi
Djuanda Perjuangan Di Bidang Kelautan (1957 – 1982). Penelitian ini bertujuan
untuk merekonstruksi fakta perjuangan Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan
melalui jalur diplomasi untuk mencapai kedaulatan wilayah maritimnya. Penelitian
ini menggunakan metode historis dan data diperoleh dari hasil studi pustaka dan
disajikan secara deskriptif naratif. Sumber data berasal dari Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia (PNRI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),
Perpustakaan Kementerian Kelautan, Center for Strategic and International Studies
(CSIS), Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), dan Perpustakaan Universitas
Prof. Dr Hamka (UHAMKA).
Sebelum Deklarasi Djuanda, Indonesia terikat pada Ordonansi 1939 yang
membatasi hak maritimnya dan mengakibatkan banyak wilayah laut di antara
pulau-pulau dianggap sebagai laut leluasa. Dengan adanya deklarasi ini, Indonesia
dapat melindungi kekayaan alamnya dari eksploitasi asing, terutama oleh kapalkapal Belanda yang sebelumnya mendominasi perairan tersebut. Ini juga
memberikan landasan hukum bagi pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut
Indonesia, yang sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi dan ekologi negara.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam diplomasi Indonesia, tiga
elemen perlu diperjuangkan untuk deklarasi Djuanda, yaitu laut sebagai satu
kesatuan bangsa, perlindungan sumber daya alam Indonesia, dan kepentingan
pertahanan dan keamanan. Selain itu, temuan penelitian ini menggambarkan
perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan wilayah laut
sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Juanda. Ada dua bentuk perjuangan ini,
perjuangan di tingkat regional dan perjuangan di tingkat internasional. Di tingkat
regional, Indonesia merundingkan batas landas kontinen dan batas wilayah dengan
beberapa negara tetangga. Selanjutnya di tingkat internasional, Indonesia secara
aktif berpartisipasi dalam berbagai konferensi hukum maritim internasional yang
diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperkenalkan prinsip
negara kepulauan dan memperjuangkannya, hingga akhirnya diterima oleh
masyarakat internasional.
v
Secara keseluruhan, Deklarasi Djuanda tidak hanya menjadi simbol
kedaulatan maritim Indonesia, tetapi juga menandai perubahan paradigma dalam
pengelolaan sumber daya laut. Dengan pengakuan internasional melalui UNCLOS
1982, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan hakhaknya di laut. Namun, keberhasilan dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan
sumber daya laut akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk
mengatasi tantangan yang ada dan membangun kerjasama yang efektif di tingkat
regional dan internasional.