Perbandingan Sistem Politik Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin Tahun 1950-1965

kim, w. chan.; mauborgne, renée.; hari naredi, m.pd;

Ricki Maldini: 1301085020. “Perbandingan Sistem Politik Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin Tahun 1950-1965”. Skripsi. Jakarta: Program Studi
Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA, 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memahami Perbandingan Proses
Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. (2) Memahami
Perbandingan Peranan Partai Politik Pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi
Terpimpin. (3) Memahami Perbandingan Kebijakan Politik Luar Negeri era
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.
Metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni: (1) heuristik
merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data sejarah; (2)
kritik merupakan kegiatan menyeleksi data-data yang didapatkan; (3) interpretasi
merupakan kegiatan menguraikan fakta-fakta sejarah yang didapatkan; (4)
historiografi merupakan kegiatan penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang
didapatkan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pada tahun 1950 Indonesia
menganut sistem demokrasi liberal/parlementer dimana dasar prinsipnya adalah
setiap hak individu di hormati, sehingga kebebasan berpendapat, berkumpul berserikat dijamin oleh undang-undang, pada masa ini tumbuh subur partai politik
sehingga menyebabkan kabinet pada masa demokrasi liberal/parlementer harus
jatuh bangun karena berumur sangat pendek dan tercatat tujuh kali pergantian
kabinet pada masa tersebut. Situasi yang mengganggu stabilitas politik nasional
kemudian disikapi oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959
yang menandakan Indonesia transisi ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin,
pada masa tersebut wewenang presiden sangat besar sehingga konstitusi negara
berada dibawahnya, kemudian kebebasan individu yang mulai dibatasi, karena
setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara harus melalui konsepsi presiden
yang dikenal dengan NASAKOM. (2) Peranan partai politik era demokrasi liberal
tunbuh subur, dimana demokrasi menemukan euforianya namun hanya ada
beberapa partai besar dan sebagian lainnya hanya partai kecil yang ikut berkoalisi
mengisi kabinet, namun ciri khas partai politik pada masa ini cenderung egois
karena hanya mementingkan kepentingan partainya sehingga gambaran dari sistem
demokrasi liberal adalah jatuh bangunnya parlemen yang mencapai tujuh kali
pergantian dan menyebabkan instabilitas politik nasional dan tidak adanya program
kerja yang berkesinambungan, dekrit presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya
sistem kebebasan dan digantikan sistem terpimpin dimana peranan partai politik
pada masa ini dibatasi dan diberikan syarat-syarat agar bisa mendirikan partai
politik, juga partai politik pada masa ini hanya simbol demokrasi karena yang
sebenarnya berkuasa atas kehidupan sosial-politik Indonesia saat itu hanya Presiden
Soekarno, militer, dan PKI yang sesuai dengan konsepsi NASAKOM. (3)
Kebijakan era demokrasi liberal erat hubungannya dengan perdamaian dunia atau dengan istilah Hatta yakni politik bebas aktif ditandai dengan adanya KAA,
kemudian masuk ke era demokrasi terpimpin Indonesia dibawah komando Presiden
Soekarno mulai meninggalkan politik bebas aktifnya dengan lebih condong kepada
negara-negara yang berideologi komunisme semacam Uni Soviet, Korea Utara,
Vietnam, dan RRC.
Kata Kunci: Demokrasi, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Perbandingan
Politik