Implementasi Manajemen Aset Kendaraan Dinas Pada Bagian Kendaraan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

arna yulistia; dr. h. m. jamil latief, mm, m.pd; namin ab ibnu solihin, m.pd;

Tri Puji Rahayu: 1501085091. "Implementasi Manajemen Aset Kendaraan Dinas pada Bagian Kendaraan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia” Skripsi: Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen aset kendaraan dinas di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik sampling menggunakan puposive sampling yang artinya memilih informan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oleh karena itu informan yang dipilih adalah Kepala Bagian Kendaraan, Kepala Subbgaian Kendaraan, dan Penata Kendaraan Dinas. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu model interaktif dengan tahapan reduksi data, display data, dan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini, adalah implementasi manajemen aset kendaraan dinas meliputi: : (1) perencanaan kebutuhan aset, dilakukan 1 tahun sebelumnya yang disusun sesuai dengan pagu anggaran dibuat dalam Kerangka Acuan Kerja yang dijadikan dasar dalam Rencana Kerja (RENJA), (2) pengadaan aset, dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan dilakukan melaui e-katalog, lelang atau penunjukan langsung (3) inventarisasi aset, kegiatan memasukan daftar inventaris yang didalamnya terdapat Kartu Indentitas Barang (KIB), dimasukan kedalam aplikasi SIMAK BMN (4) pengoperasian aset, kegiatan diserahkan ke unit kerja masing-masing dijalankan sesuai dengan Prosedur Standar Operasional (SOP), (5) pemeliharaan aset, kegitan ini dilakukan berdasarkan permintaan atau permohonan perbaikan dari pengguna kendaraan sesuai dengan Prosedur Standar Operasional Kemensetneg (SOP), (6) penilaian aset, menentukan nilai ekonomis atau nilai limit dari setiap kenadaraan dinas (7) penghapusan aset, dilakukan penilaian kembali ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mengetahui prosentase atau nilai limit dari kendaraan