Implementasi Perjalanan Dinas Pada Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

chynta nurfazria; dr. hj. ihsana el khuluqo, m.pd; trisni handayani, m.pd;

Chynta Nurfazria: 1501085021. “Implementasi Perjalanan Dinas Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah di kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perjalanan dinas di Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan berbagai siatusi. Teknik pengumpulan data penelitian dengan cara observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjalanan dinas pada Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah, mempunyai aktivitas oraganisasi dengan melakukan penyusunan Jadwal Kegiatan terlebih dahulu, dan kegiatannya ada Monitoring dan Evaluasi didalam semua kegiatan pasti adanya koordinasi didalam kantor atau diruang kantor, setiap kegiatan didalamnya membawa dokumen khusus dan dokumen pendukung, dokumen yang mendukung saat melaksanakan perjalanan dinas. Tugas Pekerjaan Kedinasan ada kegiatan Rapat Kerja, Kunjungan Kerja, dan Sosialisasi & Bimbingan Teknis di Indonesia yang diikuti oleh Pumpinan dan pegawai. Rencana Keuangan merupakan hal yang paling penting dalam perjalanan dinas seperti Akomodasi atau tempat penginapan, Transportasi perjalanan dinas, dan uang Lunsum yang sudah mengikuti Besaran biaya yang ditentukan dalam Standar biaya masukan. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perjalanan Dinas pada Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sudah diterapkan Dokumen, Akomodasi, Transportasi, dengan baik, dan Rencana Keuangan dengan mengikuti besaran biaya yang di tentukan dalam standar biaya masukan dari peraturan menteri keuangan.