Nusakambangan Sebagai Potensi Wisata Edukasi Di Kabupaten Cilacap

trinandari prasetya nugrahanti, se., ak., m.si; m. nurrasyiddin, se, m.si; prof. dr. suswandari, m. pd; laely armiyati, m.pd.;

ABSTRAK
Sakron Fauzi. 2017. Nusakambangan sebagai Potensi Wisata Edukasi di
Kabupaten Cilacap. Program S1 Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Pulau Nusakambangan
yang dapat dijadikan daya tarik wisata edukasi di Kabupaten Cilacap, upaya
pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata edukasi di Pulau
Nusakambangan, kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya
mengembangkan wisata edukasi di Pulau Nusakambangan, dan langkah-langkah
apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam
pengembangan wisata edukasi di Pulau Nusakambangan.
Penelitian ini menggunakan metode “kualitatif” yaitu untuk memperoleh
gambaran mengenai potensi dan pengembangan Pulau Nusakambangan sebagai
wisata edukasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,
wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis
secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pulau Nusakambangan memiliki
banyak aset potensi wisata yang meliputi wisata alam, wisata sejarah, dan wisata
religi yang dapat dijadikan sebagai sumber wisata edukasi. Dalam wisata edukasi
pemerintah melakukan promosi-promisi melalui media elektronik berupa
(Whatsapp, Instagram, Facebook, situs Web), selain media elektronik promonsi
dilakukan dengan membuat booklet atau leaflet.
Kesimpulan yang dapat dipaparkan dari hasil penelitian ini adalah untuk
pengembangan wisata Pulau Nusakambangan menemui jalan buntu karena
statusnya yang masih berada di bawah naungan Departemen Kehakiman, maka dari
itu pulau ini ditutup untuk umum khususnya sebagai tempat pariwisata. Terlepas
dari konflik tersebut, dalam kondisi aman masyarakat masih bisa menikmati
keindahan pulau tersebut bagian Timur Pulau Nusakambangan yang bukan
kawasan milik Departemen Kehakiman.