Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Kementerian Sosial Republik Indonesia

dr. hj. sri astuti. m.pd; moh, supendi, m.pd;

Sheila Fahma Noviyani. NIM: 1201105083. Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Studi Kasus Di Kementerian Sosial Republik Indonesia
Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pertanggung jawaban di bidang penyimpanan/ pendokumentasian, penyediaan informasi dan pelayanan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mencatat data dan kegiatan yang ada sesuai dengan kodisi di lapangan. Sumber informan yang dipilih terdiri dari Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Biro Humas, Kepala Sub Bagian Publikasi Biro Humas dan Petugas PPID sekaligus Honor di Biro Humas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam dan dokumentasi.data tersebut dianalisis kembali menggunakan trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai Badan Publik yaitu bertanggung jawab terhadap Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam bidang Penyimpananan/ Pendokumentasian yang terdiri dari 5 tahap sesuai dengan pedoman pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan Kementerian Sosial RI yaitu deskripsi informasi, memverivikasi informasi, otentika informasi, pemberian kode informasi dan pentaan dan penyimpanan, kemudian pertanggung jawabannya dalam bidang Penyediaan Informasi sesuai dengan Undang- Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yaitu Penyediaan Informasi sebagai badan publik bertanggung jawab dalam bidang penyediaan yang mudah, benar dan tidak menyesatkan adapun sesuai dengan klasifikasi sesuai informasi yang wajib diumumkan dan disediakan. Dan pertanggung jawaban Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Bidang pelayanan Informasi yaitu harus melayani publik dengan baik sesuai dengan standar Pelayanan informasi Publik di Kementerian Sosial dan Dibuat pertanggung jawabannya atas hasil pelayanan informasi ke pada publik melalui laporan pelayanan perbulan dan laporan pelayanan pertahun.