Implementasi pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement) di Biro Umum Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan

archer, simon; dr. hj. sri astuti, m.pd; dr. purnama syae purrohman, m.pd;

Aida Ulfah. NIM: 1201105002. Implementasi Pengadaan Barang Secara Elektronik (e-Procurement) Di Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengadaan Barang Secara Elektronik (e-Procurement) di Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari metode e-Tendering dan metode e-Purchasing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mencatat data dan kegiatan yang ada sesuai dengan kodisi di lapangan. Sumber informan yang dipilih terdiri dari Kepala Bagian BMN, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah itu data tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-Procurement di Bagian BMN Biro Umum Sekjen Kemendikbud sesuai dengan Perka LKPP No.1 tahun 2015 tentang e-Tendering dan Perka No. 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing. Proses kegiatan e-Tendering yaitu melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menentukan spesifikasi teknis, menentukan HPS dan menyiapakan draft kontrak. Setelah itu PPK memerintahkan Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan proses lelang mulai dari membuat paket sampai dengan penandatanganan kontrak. Sedangkan proses kegiatan e-Purchasing mulai dari melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian menentukan Spesifikasi teknis, menentukan HPS, menentukan volume dan menyiapkan draft kontrak. Kemudian Pejabat Pengadaan melakukan pembelian dengan memilih barang melalui e-Catalogue dan melakukan pemesanan sampai dengan perjanjian pembelian. Jadi, e-Procurement yang dilakukan oleh Bagian BMN sangat baik karena sudah sesuai prosedur, manfaat dengan adanya e-Procurement sangat membantu dan mempermudah karyawan dalam melakukan proses pengadaan. Adapun manfaat e-Procurement untuk Kemendikbud yaitu memperkecil terjadinya KKN karena proses e-Procurement sangat transparan.