PENERAPAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BADAN PUSAT STATISTIK JAKARTA

shulhan nur annisa; prof. dr. h. abdul madjid latief, mm, m.pd; trisni handayani, s.pd, m.pd;

IIS ROHIMATULLOH. NIM : 1001105026. Penerapan Manajemen Kepegawaian Pada Bagian Administrasi Kepegawaian Badan Pusat Staistik Jakarta. SKRIPSI. Jakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen kepegawaian pada bagian administrasi kepegawaian badan pusat statistik Jakarta.
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian adalah orang yang berwenang dalam pengelolaan kepegawaian di Administrasi kepegawaian yang mempunyai dua subbagian, yang terdiri dari Kepala Subbagian TU Kepegawaian, Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian dan pegawai yang lulus dalam penerimaan pegawai baru. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel purposive dengan jumlah informan yang diambil adalah sebanyak tiga orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (pengamatan), Interview (wawancara), Dokumentasi dan Triangulasi (gabungan). Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).
Peneliti berkesimpulan bahwa dalam penerapan manajemen kepegawaian pada bagian administrasi kepegawaian mempunyai kegiatan dalam perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai. Pada perencanaan kebutuhan pegawai yang dibuat akan menjadi acuan dalam penyusunan formasi, dimana perencanaan kebutuhan pegawai dibuat oleh setiap unit kerja BPS yang ada di seluruh Indonesia. Dalam penyusunan formasi diatur dalam SOP penyusunan formasi pegawai yang diatur oleh MENPAN. Dalam Pengadaan pegawai Instansi BPS berpedoman pada UU No. 9 Tahun 2012 tentang pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai secara umum terdiri dari, formasi pegawai, penerimaan pegawai, penyaringan pegawai, dan penempatan pegawai baru. Pendaftaran penerimaan pegawai di BPS melalui online, sehingga penerimaan pegawai baru sangat transfaran.
Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti memberikan saran : (1) Unit-unit kerja BPS tersebar di seluruh Indonesia, jadi harus lebih ditingkatkan komunikasi antar BPS Pusat dan Daerah mengenai informasi data kepegawaian. Agar semakin terkini informasi yang didapat dan terkoordinasi antar BPS Pusat dan Daerah. (2) Dalam penyusunan formasi harus ditambah lagi agar mendapatkan jumlah formasi pegawai yang mencukupi. (3) Dalam pengusulan Kartu pegawai, yaitu Kartu Istri/Kartu Suami pada PNS lebih ditingkatkan lagi kooperatif dengan pegawai.