Partai Komunis Indonesia Dalam Perspektif Politik di Indonesia (1955-1965)

dinar maulani; desvian bandarsyah, m.pd; dra.lelly qodariah, m.pd;

Sri Purbawati NIM: 0701087010. Partai Komunis Indonesia Dalam Perspektif Politik Indonesia (1955-1965). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang Sejarah perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) periode 1955 sampai dengan 1965. Penulisan skripsi ini disajikan untuk membuka pemikiran maupun wawasan tentang perkembangan PKI dalam perspektif politik di Indonesia antara tahun 1955 sampai dengan 1965. Dalam perjuangannya ternyata PKI menolak keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan pemberontakan yang ingin mendirikan negara komunis di Indonesia.
Penelitian menggunakan Metode Historis, yang menempuh langkah-langkah Heuristik atau pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian sejarah, Kritik Sumber yang meliputi kritik eksternal maupun Hermeneutika atau penafsiran peristiwa sejarah dan Historiografi atau penulisan sejarah dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sejarah.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada periode 1955-1965 PKI telah melakukan perilaku politik yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, diantaranya menolak hasil Pemilihan Umum tahun 1955 yang juga diikuti oleh PKI, melakukan tindakan politik yang bertentangan dengan idiologi negara seperti NASAKOM (Nasionalisme Agama dan Komunis), mewujudkan Angkatan ke Lima agar kaum buruh dan tani dipersenjatai yang kemudian ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah mendapat penilaian dari Tentara Nasional Indonesia/Angkatan Darat. Dengan dalih usulnya ditolak oleh pemerintah, kemudian PKI melakukan tindakan makar berupa pemberontakan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965 atau dikenal dengan sebutan G30 S/PKI. Karena tindakan PKI membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementera (MPRS) dalam ketetapannya No. XXV/MPRS/1966 telah membubarkan PKI dan ormas¬-ormasnya dan melarang ajaran Komunisme dan Marxisme diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.