Perjuangan PAS sebagai partai oposisi dalam menghadapi pemerintahan Mahathir Mohammad tahun 1985-1990

michael jt mcmillen; drs.pono fadhullah, m.hum;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perjuangan partai PAS sebagai partai oposisi dalam menghadapi pemerintahan Mahathir Mohammad. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana upaya-upaya partai PAS dalam mensosialisasikan ide-ide dan cita-cita dalam rangka untuk mendirikan negara Islam di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode histories dengan metode pustaka, yaitu mencari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut kemudian dianalisis. Partai PAS adalah sebuah partai Islam yang didirikan pada tahun 1951. Maksud didirikannya partai tersebut adalah untuk memberikan roh Islam dalam segala kebijakan pemerintahan Malaysia. Idealnya negara Malaysia yang didominasi maayarakat melayu tersebut menjalankan pemerintahan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah Nabi. Dalam merealisasikan cita-citanya tersebut PAS banyak menghadapi tantangan khususnya dari partai pemerintah (UMNO). Menurut PAS segala kebijakan pemerintahan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai apapun norma-norma Islam, sehingga PAS menuduh UHNO/partai pemegang pemerintahan sebagai partai kafir. Atas kritikan tersebut menjadikan dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan pembangunan yang bernilai Islam. PAS sebagai partai Islam yang berada di garda terdepan dalam mengontrol segala kebijakan pemerintah Malaysia yang dinilai melenceng dari nilai-nilai Islam. Bahkan PAS rela melepaskan segala macam kedudukan dan jabatan di pemerintahan demi meletakkan pada proporsi yang sebenarnya sebagai partai oposisi yang tugasnya mengawasi jalannya roda pemerintahan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Partai PAS telah berhasil memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan Malaysia yang dipimpin oleh Mahathir Mohammad. PAS sebagai partai oposisi juga sudah tepat melakukan kontrol secara proporsional bahkan PAS berani menolak rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah Malaysia.