Perkembangan haji sebelum dan sesudah disyariatkan

yue dai;

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban masalah-masalah pokok pada berbagai faktor dalam praktek ibadah haji sebelum dan sesudah disyariatkan.Sebagai muslim yang baru saja menunaikan ibadah haji (tahun 2000), penulis berupaya untuk memperoleh data yang akurat dalam memecahkan masalah tersebut di atas melalui penelitian dengan seksama serta menggunakan metode historis yang dilakukan di berbagai Perpustakaan Umum, khususnya di Perpustakaan Nasional Jakarta sebagai langkah dalam usaha menggali informasi historis tentang perkembangan pelaksanaan ibadah haji sebelum dan sesudah disyariatkan.Dengan metode historis dikandung maksud melalui proses pengujian materi, menganalisa secara kritis peninggalan masa lampau dengan mengungkapkan data sejarah yang berdasarkan perpustakaan dari berbagai sumber buku yang ada relevansinya dengan permasalahan judul tersebut melalui tahapan heuristik (mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik internal dan eksternal), dan historiografi (penulisan).Data-data tentang haji yang dapat dikumpulkan, lalu diadakan deskriptis analisis untuk memperoleh jawaban apakah terdapat perkembangan ibadah haji sebelum dan sesudah disyariatkan.Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memperoleh gambaran dari berbagai data yang ada, bahwa ibadah haji sesudah disyariatkan mengalami perkembangan yang sangat menonjol dari pelaksanaan dan penyelenggaraan haji sebelum disyariatkan. Ternyata data dan fakta memenuhi syari'at untuk menganalisis hipotesis yang menunjukkan hasil penulisan yang relevan dengan hipotesis yang disusun. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat perkembangan yang signifikan sejarah perkembangan haji sebelum dan sesudah disyariatkan, nampak pada berbagai faktor antara lain dalam hal dasar hukum, pakaian, manasik, Ka'bah, miqat, talbiyah dan khususnya pada sistem penyelenggaraan haji.
Sistem penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun mengalami perubahan, hal ini terjadi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada para calon jamaah haji, sehingga diharapkan semakin kecil hambatan dan kendala yang dialami para calon jamaah haji.
Dari periode tahun 1950-an sampai tahun ini sudah beberapa kali kebijakan pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan haji.
· Pada dasawarsa tahun 1950-an pemerintah memberikan kuasa kepada badan/yayasan swasta.
· Pada tahun 1958 pemerintah mengambil alih kepengurusan haji.
· Pada tahun 1963 dibentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H).
· Tahun 1964 diperbarui melalui Keppres No. 22 tahun 1969 dan peraturan ini yang nampak luwes, sehingga dapat bertahan sampai dua dasawarsa tanpa campur tangan swasta.
· Tahun 1991 peluang swasta dibuka bagi pihak swasta yang betul-betul mampu menyelenggarakan bimbingan haji dan umroh, melalui Surat Keputusan Menteri Agama/SKMA/No.245 tahun 1991 dan disempurnakan dengan SKMA No.218 tahun 1992.
· Tahun 1995 muncul penyelenggara ONH Plus.
· Tahun 1996 dibuka peluang bagi lembaga-lembaga keagamaan melalui SKMA. No.374-A tahun 1995 tercatat 281 KBIH.
· Tahun 1999 dengan sistem SISKOHAT.