Reformasi dan upaya menghapuskan dominasi sosial politik TNI menuju peran TNI sebagai alat pertahanan

gujarati; drs.pono fadhullah, m.hum;

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang benar tentang dominasi sosial politik TNI pada masa pemerintahan Orde Baru dan untuk mengetahui lebih jelas upaya gerakan reformasi untuk menghapuskan dominasi peran sosial politik TNI untuk mengembalikan fungsi TNI sebagai alat pertahanan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode historis dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan variabel bebas reformasi dan variabel terikat dwifungsi TNI, alat pengumpul data yang digunakan berupa sumber sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan adanya dominasi sosial politik. Politik TNI pada masa pemerintahan rezim Orde Baru menjadi alat kekuasaan pemerintah saat itu sehingga konsep dwifungsi yang dicetuskan oleh AH. Nasution yang terkenal dengan doktrin jalan tengah telah melenceng jauh dan konsep semula yang berdampak pada proses kehidupan berbangsa dan bernegara dimana sistem demokrasi tidak berjalan dan hilangnya fungsi kontrol masyarakat karena rezim otoriter beranggapan masyarakat yang kritis dianggap sebagai musuh dan membahayakan stabilitas nasional. Dominasi sosial politik TNI tidak hanya di pusat saja bahkan didaerah dari kepala desa hingga Bupati, Gubernur sampai ditingkat Menteri dan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif didominasi oleh militer melalui peran non hankamnya. Dominasi peran sosial politik ini berlangsung hingga tahun 1998 dan ketika gerakan reformasi melanda bangsa Indonesia diberbagai aspek kehidupan dimana kemudian gelombang reformasi dapat menurunkan Presiden Suharto sebagai pucuk pimpinan penguasa rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998 maka pamor TNI yang selama 32 tahun yang mendominasi sosial politik Indonesia ikut turun bahkan rakyat menghujat TNI dan bahkan rakyat menghendaki dihapuskannya peran sosial politik TNI tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian ini memberi kesimpulan bahwa dominasi sosial politik TNI pada masa pemerintahan Orde Baru dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan saat itu diperkuat dengan bukti-bukti langsung atau tidak langsung sehingga bangsa Indonesia terjebak dengan militerisme yang otoriter. Gerakan reformasi yang sedang berlangsung berupaya menghapuskan peran sosial politik ini diharapkan mampu mengembalikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis terciptanya stabilitas nasional yang dinamis dan berfungsinya alat kontrol pemerintahan badan legislatif terhadap kekuasaan eksekutif.