Perlawanan rakyat terhadap pendudukan Inggris di Bengkulu (1685-1824).

sandra lela; drs.h.maas dp; drs.h.surady soehoed.msi;

Tujuan Penelitian adalah : (1) Untuk mengetahui perlawanan rakyat Bengkulu terhadap pendudukan Inggris sebagai konsekuensi logis dalam mempertahankan kedaulatan negara dan kerajaannya (2) Untuk membuktikan bahwa, sejarah daerah Bengkulu merupakan bagian dari sejarah nasional yang perlu kita ketahui dan kita pelajari untuk meningkatkan rasa nasionalisme dikalangan pelajar dan masyarakat. (3) Untuk dijadikan pelajaran atau pedoman bagi rakyat pada umumnya dan para siswa pada khususnya dalam menyikapi kejadian-kejadian yang akan datang.
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakaa metode historis, dengan melalui study kepustakaan, serta menempuh kedalam empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, hermeneutik, dan historiografi.
Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan kepada data yang diperoleh, bahwa pendudukan Inggris (EIC) didasarkan kepada perolehan lada, dimana pada masa itu banyak dicari oleh para pedagang baik lokal atau internasional.
Berdasarkan pertimbangan komoditi inilah, sehingga Inggris meningkatkan kedudukannya kepada kolonialisme dan imperialisme di bumi Bengkulu. Sehingga timbul kebiasaan-kebiasaan dari sifat penjajah yaitu kekerasan dan kedzaliman yang menimpa rakyat setempat. Yang mengakibatkan terjadinya perlawanan-perlawanan dari rakyat Bengkulu, sebagai konsekuensi logis dari penjajahaa Inggris di Bengkulu dan ternyata terdapat sebab akibat dari perlawanan rakyat terhadap pendudukan Inggris di Bengkulu.
Keinginan Inggris untuk mendapatkan monopoli lada di bumi Bengkulu, ternyata tidak terlaksana dengan baik, sebagaimana yang diharapkan. Karena Inggris harus menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Dan akhirnya daerah Bengkulu diserahkan kepada Belanda (VOC) dengan perjanjian Inggris mendapat bagian dari Singapura. Akibatnya adalah rakyat dan para kepala masyarakat hukum adat meminta Inggris bertanggung jawab dan menyerahkan daerah ini kepada rakyat yang mempunyai wilayah secara sah.