Hubungan Sistem Kabinet Parlementer dengan partai komunis Indonesia dalam peristiwa Madiun 1948.

yuliani dwi astuti; drs.surady soehoed; drs.h.maas dp;

Dalam penelitian ini masalah yang diajukan adalah apakah terdapat hubungan antara sistem Kabinet Parlementer dengan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa Madiun 1948, dari tujuan dan penelitian ini untuk mengetahui data dan fakta sejarah secara kongkrit tentang system parlementer yang mempunyai hubungan erat dengan timbulnya Front Demokrasi Rakyat – Partai Komunis Indonesia, dengan menggunakan metode histories melalui penelitian kepustakaan.
Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan system pemerintahan yang demokratis pemerintah mengeluarkan maklumat 31 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Secara tidak langsung Indonesia menganut sistem multi partai dan mendorong kearah system parlementarisme.
Bergantinya system kabinet presidential menjadi parlementer dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan presiden, hanyalah menjadikan sering berganti kabinet yang jatuh oleh aktivis partai politik diparlemen dan oleh desakan rakyat maupun militer yang tidak setuju dengan politik pemerintah dalam menghadapi Belanda.
Politik diplomasi yang dijalankan pemerintahan Indonesia yang memberi konsesi terlalu lunak dan sulit diterima oleh kalangan politisi diparlemen kelompok bersenjata maupun masyarakat pada umumnya. Terjadilah pro dan kontra terhadap hasil persetujuan Linggarjati dan Renville, intrik-intrik pribadi maupun golongan muncul pada situasi ini. Merupakan tahapan awal dari pertentangan kekuatan partai-partai politik yang rnengakibatkan goyahnya oposisi kabinet dan akhirnya kabinet harus menyerahkan mandatnya kepada presiden, sehingga seringnya kabinet silih berganti.
Keruwetan politik dalam pemerintahan menjalar ke tubuh Angkatan Perang yang sedang mengadakan rasionalisasi-reorganisasi, karena banyak laskar yang dikendalikan oleh partai politik. Sikap oportunisme Amir Syarifudin yang merubah sayap kiri menjadi Front Demokrasi Rakyat yang kemudian berfungsi menjadi PKI, tidak hanya dijalankan pada tingkat parlemen tetapi juga kaum militer bahkan kaum tani dan buruh tak luput dari garapannya dalam rangka merebut kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan memanfaatkan situasi dan kondisi akibat pertentangan partai politik di parlemen, situasi ekonomi yang merosot serta organisasi militer yang disintegrasi menggalang kekuatan. Keberadaan partai komunis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis memanfaatkan peluang untuk menguasai pemerintahan melancarkan aksinya dengan kekuatan bersenjata di Madiun pada tanggal 19 September 1948 yang ternyata gagal.