Studi komparasi antara pemilU 1971 dengan pemilu 1977

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran umum perbedaan pelaksanaan pemilu 1971 dengan 1977 yang berkaitan dengan keterlibatan Orpol dan Golkar, kebijaksanaan pemerintah dalam pemilu serta hak dan kewajiban lembaga pelaksana pemilu.
Inti permasalahan studi komparasi ini menggambarkan perbedaan antara Pemilu 1971 dengan Pemilu 1977 dengan berbagai aspek yang mempengaruhi.
Latar belakang masalah komparasi ini adalah meneliti berbagai aspek perbedaan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum l971 maupun pemilihan umum 1977.
Problema sosial politik yang terjadi sangat menjadi latar belakang yang saling terkait antara aspek yang satu dengan aspek lainnya.
Pemilu 1971 merupakan penataan kembali demokrasi pancasila dan pemilu 1977 adalah pemantapan dan perwujudan terlaksananya demokrasi pancasila itu. Selain memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, juga merupakan sarana pewujudan tata kehidupan yang dijiwai semangat UUD 1945.
Panitia penyelenggara dan pengawas pemilu sangat dominan dikuasai oleh pejabat birokrasi. aparat pemerintah mulai dari Mendagri sampai Lurah mendominasi keseluruhan aturan permainan baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengawas pemilihan umum di wilayahnya masing-masing.
Mulai yang paling bawah Pantarlih yang didominasi oleh aparat birokrasi desa hingga PPI yang juga, dikuasai oleh aparat birokrasi.
Keterkaitan antara pembangunan dan demokratisasi lebih dimasyarakatkan sejak pemerintahan Orde Baru dengan semangat melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, pemerintah mengawali programnya dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi dan politik bagi perbaikan kehidupan bangsa dan negara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu masa pemerintahan Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Pemilu dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu, namun juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai pemerintah.