Proses integrasi birokrasi kasultanan Yogyakarta ke dalam pemerintahan pusat republik indonesia 1959-1974

rizka yuniarti; drs.pono fadhullah, m.hum; dra.syafrida abdullah;

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Proses Integrasi Pemerintahan Daerah Yogyakarta ke dalam Pemerintahan Pusat Republik Indonesia serta hubungannya dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan Birokrasi Daerah dengan Pusat.
Untuk membuktikan Proses Integrasi Birokrasi ini berjalan lancar dengan hubungan timbal balik yang harmonis antara Birokrasi Pusat dengan Daerah, maka penulis melakukan pendekatan studi pustaka dan menggunakan metodologi Historis, Tema Baru, Konsep teoritis integrasi sebagai dasar kerangka berpikir penulis maka sistem birokrasi dengan pelaksanaan Sentralisasi-Desentralisasi kekuasaan antar pusat dengan daerah harus dipertegas dengan aturan otonomi daerah yang seimbang, serasi dan selaras dalam segala bidang aplikasi pemerintah.
Hasil penelitian tentang pelaksanaan Integrasi Birokrasi Daerah khusus sesuai dengan otonomi daerah yang berlaku didukung dengan Undang-undang No.1 Tahun 1957.
Keberhasilan sesuatu sistem birokrasi dalam sentralisasi dan disentralisasi tergantung pada pelaksanaan otonomi daerah dengan proses integrasi yang berjalan serasi sebagai interaksi birokrat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Proses terjadinya integrasi birokrasi dapat terjadi secara wajar dengan berbagai aturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan diterima oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perpaduan dan pengakuan kekuasaan daerah ke dalam pemerintahan pusta tidak mengalami hambatan apapun karena dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan disetujui bersama antara pusat dan daerah.