Kedudukan Demokrasi Terpimpin dalam Pandangan Partai Politik Masyumi di Indonesia (sejak pencetusan konsepsi (1957-1959) sampai dengan dibubarkannya Masyumi 1960)

drs.h.s.basry siregar, m.pd;

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai hal mengenai proses pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, yang dilihat dari pandangan partai politik Masyumi, Untuk menghasilkan suatu penelitian dengan hasil yang semaksimal mungkin, penulis mencoba mengklasifikasikan dan mengkaji secara mendalam dari bukti-bukti berupa ada data-data untuk mendukung asumsi yang ada sehingga tercapainya tujuan dari penelitian ini.
Untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, karena itu untuk memenuhi kriteria di atas penulis mengadakan metode penelitian historis melalui kajian pustaka dengan cara menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dari peninggalan masa lampau itu dengan mengungkapkan data sejarah yang didasarkan atas berbagai sumber buku yang di anggap cukup relevan untuk dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penelitian, melalui tahapan heuristik, kritik sumber, proses analisis dan yang terakhir adalah tahap historiografi, dimana hasil dari penelitian itu di tuangkan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini di usahakan agar menghasilkan suatu hasil yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan secara kritis dan seobjektif mungkin dari data-data yang telah di dapat sehingga hasil rekonstruksi dari kepingan-kepingan masa lampau dapat terbaca dengan jelas.
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses awal dari demokrasi terpimpin, mengorbankan banyak aspek hanya untuk satu keinginan Sukarno yang ingin ikut terlibat dalam pemerintahan. Adanya partai-partai politik yang dianggapnya membuat
suasana semakin keruh dan membuat perpecahan semakin meningkat, karena itu Sukarno menganggap bahwa partai itu tidaklah begitu perlu, akan tetapi yang dibutuhkan adalah satu sosok pemimpin yang mencerminkan ratu adil bagi segenap lapisan masyarakat. Masyumi menilai konsepsi Sukarno mengenai penguburan partai politik dianggap sebagai pencerminan pemimpin yang otoriter, adanya partai-partai politik adalah penyaluran bagi aspirasi yang ada untuk disalurkan pada tiap-tiap golongan. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dengan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ternyata tidak dapat menjalankan suatu negara yang berdasarkan demokrasi seperti yang diharapkan.. Permasalahan yang ada pada tahun 1950-1957 baik itu pada bidang ekonomi, militer, politik yang kesemuanya itu merupakan sesuatu awal dari pelajaran arti sebuah demokrasi, dan yang pada proses awalnya tidak mungkin akan dapat langsung berjalan dengan lancarnya, akan tetapi dibutuhkan terpaan-terpaan guna memahami arti dari sebuah demokrasi yang benar-benar membela kepentingan rakyat dan kembali untuk rakyat juga.
Dari hasil penelitian yang didapat, bahwa proses pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu tidaklah konstitusional karena masa kerja dari Majelis Konstitusional masih ada selain itu Majelis telah menyelesaikan tugasnya 90%. Alasan yang paling nyata terlihat pada Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yaitu adanya pemusatan kekusaan pada satu golongan atau satu tangan, sehingga suasana pemerintahan yang demokratis berlahan-lahan tapi pasti mulai berjalan ke arah diktatorisme.